Profil Penerima MIPI Award 2017

MIPI, Jakarta - MIPI Award yang ke sembilan telah diselenggarakan di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (4/11). Program pemberian penghargaan dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) ini telah mengumumkan enam nama penerima award. Awardee terdiri dari praktisi, ilmuwan, dan pemerhati pemerintahan. Berikut kami informasikan profil penerima MIPI Award 2017:

Kategori Praktisi Pemerintahan

Dr. (Hc). H. Ahmad Heryawan, Lc, M.Si.

Gubernur Jawa barat (2008-2018)

Lahir di Sukabumi, Jawa Barat, 19 Juni 1966. Menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Syariah Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA), Jakarta, 1992. Kemudian melanjutkan S2 Ekonomi Suberdaya dan Lingkungan IPB, lulus 2014. Sebelum menjabat sebagai Gubernur, “Kang Aher” sapaan akrab masyarakat Jawa Barat kepada Ahmad Heryawan, adalah mubaligh, dosen dan kemudian hijrah ke dunia politik menjadi Ketua Fraksi Partai Keadilan (sekarang PKS) di DPRD DKI Jakarta dan Ketua DPRD DKI Jakarta 2004-2009.

Aktif dalam dunia politik praktis bagi Kang Aher bukanlah sekedar profesi, lebih dari itu merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga untuk memperluas pengabdiannya ia mencalonkan diri dan terpilih menjadi Gubernur di Provinsi Jawa Barat periode 2008-2013 dan dipercaya kembali untuk memimpin periode kedua (2013-2018).

Kemampuannya dalam membangun pelayanan publik dan kebijakan yang pro rakyat serta menciptakan lingkungan kehidupan sosial-ekonomi, politik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tertib menjadikan segala potensi dan eskalasi konflik yang muncul secara aksidental selama ini, mampu ia kelola dengan arif, sehingga tidak sampai meluas dan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal yang berdampak pada kehidupan politik nasional.

Kinerja kepemimpinan Gubernur Jawa Barat ini, telah dianugerahi 214 penghargaan pemerintah pusat maupun lembaga internasional dalam memecahkan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan infrastruktur di daerah. Salah satunya dari Youngsan University, Korea Selatan, yang menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa atas prestasi kepemimpinannya yang inovatif dalam pembangunan insfrastrukur dan sikap keberpihakkannya kepada UMKM dan pendidikan di Jawa Barat.

Bagi MIPI, makna atas penghargaan kepada kepemimpinan Gubernur Jawa Barat ini adalah bahwa pemerintah saat ini sangat membutuhkan hadirnya kepemimpinan yang responsif dan sensitif dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

HastoWardoyo, SP. OG.(K)

Bupati Kulon Progo (2016-2021)

Lahir di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, 30 Juli 1964. Hasto menempun pendidikan S1 (1989), Spesialis I (2000), dan Spesialis II (2006) di Fakultas Kedokteran UGM. Ia berprofesi sebagai PNS dan pernah menjadi Kepala berbagai Puskesmas di Kalimantan Timur; Kepala Instalasi Kesehatan Reproduksi & Bayi Tabung di RSUP Dokter Sardjito; dan Dosen di Fakultas Kedokteran UGM 2010-2011. Kemudian berkiprah menjadi Bupati Kulon Progo periode 2011-2016 dan terpilih kembali untuk periode 2016-2021.

Kiprah Hasto yang mencolok di bidang kesehatan adalah program “free of charge” bagi masyarakat yang sakit dan membebaskan pasien rawat inap di rumah sakit; masyarakat miskin pun dapat memperoleh kamar kelas 1 dan VIP apabila kamar kelas III penuh. Untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya rokok dengan membangun kesadaran masyarakat serta melarang iklaniklan rokok di pasang di ruangan publik.

Untuk perekonomian masyarakat Ia meluncurkan Program “Bela dan Beli Kulon Progo Bikin Rakyat Sumringah”. Program ini mewajibkan para PNS dan siswa di Kulon Progo untuk memakai batik Geblek Renteng pada hari-hari tertentu. Hasto juga mewajibkan para PNS yang jumlahnya hampir 8 ribu untuk membeli padi produksi petani lokal dan mengatur Bulog agar ikut berpartisipasi dalam sistem pertanian rakyat ini. Ada juga program One Village One Sister Company yang merupakan kerjasama antara desa dengan perusahaan Ia menggandeng 17 perusahaan swasta, BUMN dan BUMD untuk menjadi orang tua asuh dari desa-desa di Kulon Progo sehingga kesejahteraan di desa itu meningkat.

MIPI mengapresiasi prestasinya yang begitu mencolok secara kualitatif yang telah menerima sekitar 48 macam penghargaan dan secara kuantitatif lakipnya mendapat nilai BB, EKPPD-nya memperoleh nilai 3,4551 (sangat tinggi), dengan opini BPK WTP dan IPM sebesar 71,78 pada tahun 2016.

SUTARMIDJI, SH, M.Hum.

Walikota Pontianak (2013-2018)

Lahir di Pontianak, 29 November 1963. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura (1986) dan S2 bidang Humaniora di Universitas Indonesia (1993). Berkarir sebagai dosen FH Universitas Tanjungpura 1987- 2000. Idealismenya mendorong untuk hijrah dari kampus ke dunia politik praktis hingga terpilih sebagai Walikota Pontianak dua periode 2008-2018. Awal tahun pertama kepemimpinannya membuat gebrakan inovatif melalui apel akbar anti korupsi yang diikuti oleh seluruh elemen masyarakat kota Pontianak. Di Pemerintahan Kota, ia melakukan efisiensi anggaran perjalanan dinas dan menjadi contoh daerah dengan biaya perjalanan dinas terendah di Indonesia. Ia juga menghapus anggaran pembelian mobil dinas dan penghematan anggaran bantuan sosial. Inovasi kebijakan lainnya adalah pemangkasan birokrasi perizinan yang tadinya 99 jenis izin menjadi 14 jenis izin saja.

Dengan kecintaannya terhadap masyarakat kota Pontianak yang berharap memiliki kota yang nyaman, indah dan moderen, ia wujudkan melalui penataan Infrastruktur perkotaan dengan melalukan perbaikan fasilitas pelayanan publik, seperti pelebaran jalan-jalan utama, pembangunan kembali pasar-pasar tradisional dan sekolah-sekolah negeri, perbaikan gang dan saluran air, peningkatan kualitas puskesmas, pembangunan RSUD baru yang menerapkan sistem rumah sakit tanpa kelas, pembangunan dan penataan taman-taman publik, school map, membuat klinik berhenti merokok serta perbaikan lebih seribu rumah yang tak layak huni. Dengan keberhasilannya tersebut Sutarmadji pernah dianugerahi pelayanan publik terbaik di Indonesia tahun 2015.

Sebagai seorang praktisi pemerintahan, Sutarmadji telah menginspirasi MIPI untuk memberikan apresiasi atas dedikasinya di Kota Pontianak yang mewakili sosok praktisi pemerintahan dengan integritas kepemimpinan yang melahirklan berbagai inovasi pemerintahan dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat di kota-kota di Indonesia saat ini.

Ir. H. Indra Catri, MSP.

Bupati Agam (2016-2021)

Lahir tanggal 4 April 1961 di Bukit Tinggi, dengan gelar adat Datuak Malako Nan Putiah simbol kepemimpinan sosial masyarakat Agam yang mempunyai kualifikasi moral, dedikasi dan integritas tinggi. Alumni S1 Planologi dan S2 program Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung mulai berkarir sebagai PNS Kota Padang sampai menjadi Kepala Bagian, Kepala Dinas dan Kepala Bappeda. Untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinannya itu, ia mengikuti pendidikan di Lemhanas, Ekcecutive Education Training di Boston-USA dan di Havard Kennedy School Transforming Leaders in Indonesia.

Kepemimpinan H. Indra Catri dalam pemerintahan didukung pengalamannya dalam organisasi kemahasiswaan selama kuliah di ITB Bandung. Ia juga aktif dalam dunia seni tradisi di Kabupaten Agam serta memimpin organisasi sosial-keolahragaan di Sumatera Barat. Dengan bekal itu pula ia dapat terpilih menjadi Bupati Agam periode 2011-2016. Keberhasilannya dalam membina UMKM sulaman bordir sebagai upaya melestarikan warisan budaya masyarakat di Kabupaten Agam mendapat pengakuan dan penghargaan Rekor MURI atas bordiran terpanjang di Indonesia.

Penghargaan lainnya dari Koran Nasional “Sindo” sebagai kepala daerah terbaik se Indonesia tahun 2015 atas kontribusi dan dedikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan, seperti: Program peningkatan gizi masyarakat melalui gerakan gemar makan ikan; program pemeliharaan kesehatan; program penghijauan lingkungan sebagai bagian dari pengembangan sektor wisata. Berkat prestasinya ia terpilih kembali memimpin Kabupaten Agam periode 2016-2021.

Memimpin masyarakat di Minang Kabau, termasuk Kabupaten Agam tidaklah sederhana. Budaya politik masyarakat di sana sangat egaliter. Sikap dan perilaku masyarakat sangat kritis terhadap pemimpinnya. Simbol-simbol kebesaran yang terkait dengan jabatan, pangkat kekayaan, pendidikan, tidak otomatis menjadi ukuran dan mendapat pengakuan dari masyarakat, kalau seorang pemimpin tersebut tidak mempunyai integritas pribadi dan moral serta seni kepemimpinan yang trampil dalam mengelola konflik. Prestasi-prestasi inilah yang menginspirasi untuk menjadikannya salah satu figur Bupati yang diapresiasi MIPI.

KATEGORI ILMUWAN PEMERINTAHAN

Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ.

Ilmuwan Pemerintahan

Lahir di Kijang, Kepulauan Riau, 21 juli 1970. Sarjana (S1) Ilmu Admintrasi Publik, FISIP Universitas Indonesia 1995 dengan predikat “cumlaude” ini memulai karirnya sebagai asisten dosen di almamaternya kemudian memperdalam Ilmu Administrasi Publik ke Jerman (MPA) tahun 2000 hingga Ph.D. tahun 2003 dengan predikat “cumlaude” pula. Selanjutnya, Eko Prasojo kembali mengabdi sebagai dosen UI dan pada usia muda, 33 tahun dikukuhkan sebagai Profesor di bidang kebijakan publik. Ia tercatat sebagai Profesor termuda di almamaternya dan bahkan di Indonesia.

Eko Prasojo berperan besar dalam perkembangan Ilmu Administrasi di Indonesia. Prasojolah orang yang pertama kali dan menjadi koordinator pengembangan Program Departemen Ilmu Administasi UI tahun 2003-2005. Sekarang, ilmu administrasi mendapatkan identitasnya sebagai Fakultas yang terpisah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) di UI. Prasojo adalah Dekannya. Konstribusi Eko Prasojo ketika menjabat sebagai Wakil Menteri PAN-RB. Di Kementerian PANRB, Ia memperkenalkan dan membuat kebijakan Reformasi Birokrasi berbasis IT. Memprakarsai lahirnya Komisi ASN, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, System Open Bidding (rekrutmen terbuka) pengisian jabatan untuk pejabat eselon 1 dan 2 seluruh jabatan birokrasi di Indonesia, dan mendorong lahirnya berbagai kebijakan reformasi birokrasi.

Aktivitas lain menjadi peneliti Pusat Kajian Pembangunan Daerah dan Kota FISIP UI; Staf Redaksi Jurnal Bisnis dan Birokrasi Departemen Ilmu Administrasi UI, 1996-1997; Manajer Pelaksana Selo Sumardjan Research Center FISIP-UI. Assessor Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi tahun 2005-2006, anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPOD Kemendagri, serta menjabat Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Periode 2016-2021.

Prasojo aktif menulis artikel seperti “Revitalisasi Administrasi Negara” dan “Quo Vadis Otonomi Daerah di Indonesia”, buku “Good Governance di Indonesia” FISIP UI, 2005. Disertasi Doktornya “Political Desentralisation In Indonesia” (Peter Lang Publisher, frankfurt, Germany, 2003) serta papernya “Indonesian Toward Federalism: The Reform of Financial Relation bertween Central and Local Government by Considering German’s Financial Relations: dipresentasikan di International Indonesian Student Forum, di Paris, 2000.

MIPI menilai bahwa Prasojo berperan besar dalam mengembangkan bidang Ilmu Administrasi, dan kontribusi pemikirannya terhadap praktek penyelenggaraan pemerintahan selama ini yang memberikan pengaruh positif terhadap pengenalan dan perkembangan ilmu pemerintahan, baik di dunia akademik maupun dalam kehidupan praktis berbangsa dan bernegara.

KATEGORI PEMERHATI PEMERINTAHAN

Robert Na Endi Jaweng, S.I.P., M.A.P.

Pemerhati / Aktivis Pemerintahan

Lahir di Manggarai-Flores, 17 November 1976. Sarjana Ilmu Politik UGM 2001; Kemudian mendalami bidang Ekonomi Regional /Lokal, Regionomica-Berlin, Germany 2006-2007; dan S2 Administrasi Publik UI 2012. Jaweng lebih memilih mendedikasikan ilmunya melalui organisasi LSM, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Jaweng memandang penting bergabung menjadi anggota LSM karena dilandasi idealime yang konsisten dan komitmen yang kuat atas upayanya untuk memperjuangkan, menyuarakan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pengambil keputusan di pemerintah dan ikut mendorong terselenggaranya praktek pemerintahan yang bertanggung jawab, akuntabel dan demokratis.

Di KPPOD inilah Jaweng memulai karirnya serta menghabiskan waktu dan tenaganya selama 17 tahun hingga menjadi Direktur Eksekutif dari 2012-2016 sebagai “mitra kritis” terhadap kebijakan praktek penyelenggaraan pemerintahan, mengembangkan dialog tentang isu-isu dan kebijakan pemerintahan terkait pelayanan publik, otonomi fiskal daerah, kebijakan otonomi daerah selama ini.

Tulisan Jaweng mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang terkait otonomi daerah dipublikasikan Harian Kompas, The Jakarta Post, Majalah Tempo, Jurnal Ilmiah tingkat nasional, Buku-buku (contributor & co-author). Tercatat 14 artikel dalam Jurnal dan 7 tulisan sebagai kontributor buku.

Di samping itu, Jaweng secara kontinyu aktif melakukan kajian, fasilitator, Tim Penilai, tenaga ahli, koordinator, narasumber tentang pelaksanaan otonomi daerah, pelayanan publik, penyusunan RUU Desa dan tata kelola ekonomi daerah. Berbagai aktivitas yang dilakukan Jaweng selama ini, merupakan bentuk pengabdian inspiratif, MIPI menilai apa yang dilakukannya membangun kesadaran kita akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (khususnya otonomi daerah).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------