Setiap Lembaga Pemerintahan Daerah, baik Pemerintahan Provinsi, Kabupaten, maupunKota memiliki Assosiasi sebagai Forum kerjasama di berbagai bidang. Diantaranya terdapat beberapa organisasi sebagai wadah untuk kepentingan tersebut, antara lain: Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI),  Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Assosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Forum Kantor Perwakilan Provinsi Seluruh Indonesia (FORKAPSI), dan Mitra Praja Utama (MPU). Kesemua organisasi tersebut merupakan mitra dari Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).

APPSI

appsi PROFIL  APPSI

(ASSOSIASI PEMERINTAH PROVINSI SELURUH INDONESIA)

Sejarah

Pembentukan APPSI merupakan amanat Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2000 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang mengamanatkan bahwa untuk mengisi anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah perlu adanya asosiasi pemerintahan daerah di samping wakil-wakil daerah yang dipilih DPRD.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah provinsi seluruh Indonesia sepakat membentuk asosiasi pemerintah provinsi sebagai  wadah kerja sama antar pemerintah provinsi seluruh Indonesia dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan otonomi daerah di
Indonesia dan terbentuk Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang dideklarasikan oleh gubernur se-Indonesia pada 6 Juni 2000 di Jakarta.

Maksud

APPSI mempunyai maksud untuk membina kerja sama dan kemitraan antar Pemerintah Provinsi yang saling menguntungkan, dan membina hubungan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah, serta mewujudkan kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Tujuan

APPSI mempunyai tujuan sebagai berikut:

  1. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi yang demokratis,professional, bersih, terpercaya, dan bertanggung jawab;
  2. Memelihara kebinekaan masyarakat daerah seraya memperkuat ikatan kebangsaan demi terwujudnya persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Mendorong dan memfasilitasi kerja sama antar daerah, antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga serta badan-badan kerja sama internasional, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan terpeliharanya hubungan yang serasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah, atar Pemerintah Provinsi, serta antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  4. Memberikan informasi dan tukar menukar pengalaman dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
  5. Membangun kesamaan persepsi pemahaman mengenai peran Gubernur sesuai dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi;
  6. Memperjuangkan kepentingan Provinsi dalam pembangunan dan penyejahteraan rakyat daerah, memperoleh hak-hak dasar Daerah otonom secara adil dan proporsional, baik secara lansgung, maupun melalui wakil APPSI yang duduk sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;
  7. Memberikan dorongan, memfasilitasi, dan membantu memberdayakan daerah melalui kegiatan pendidikan dan latihan, penelitian, konsultasi, seminar/lokakarya dan lain sebagainya, dalam upaya peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi.

 Keanggotaan

APPSI beranggotakan Pemerintah Provinsi yang diwakili oleh Gubernur.