Masyarakat Ilmu Pemerintahan (MIPI) adalah institusi atau assosiasi keilmuan  yang merupakan jembatan dari keluarga besar ilmu pemerintahan untuk saling berinteraksi
dan berkomunikasi serta berbagi informasi ilmu pengetahuan dan pengalaman di bidang pemerintahan. MIPI mendasarkan diri pada prinsip kekeluargaan dan musyawarah sesuai dengan nilai ke empat Pancasila dalam proses pengambilan keputusan organisasi melalui mekanisme Musyawarah Nasional yang diadakan lima tahun sekali.

Sebagai sebuah organisasi yang mendasari diri pada prinsip kekeluargaan, maka MIPI sangat menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan atas dasar latar belakang keilmuan, dan profesi  keanggotaannya dalam organisasi. Ini telah menjadi kesepakatan sejak awal munculnya gagasan pembentukan MIPI oleh para dosen IIP  (Institut Ilmu  Pemerintahan) Jakarta.


Penggagas MIPI

Gagasan awal pembentukan MIPI baru dimengerti jika ditelusuri kembali sejalan dengan keberadaan IIP (Institut Ilmu Pemerintahan). Sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan yang mengajarkan ilmu pemerintahan pada Strata satu pada awalnya. Bermula munculnya kesepakatan di kalangan dosen IIP untuk membentuk  suatu perkumpulan alumni IIP dan APDN. Mereka itu yang utama adalah Prof. Pamudji S, MPA., Prof. Soewargono, MA., Prof. Dr. Baharuddin Tjenreng, Prof. MH. Ryaas Rasyid, Ph.D., dan Ismail Husin. Empat orang terdahulu pernah menjadi Rektor IIP. Ide pembentukan MIPI sebenarnya merupakan peralihan dari ide untuk membentuk organisasi alumni kedinasan di lingkungan Departemen Dalam Negeri ketika itu. 

Seperti diketahui bahwa ketika itu sudah banyak alumni IIP yang menjadi pejabat penting dalam pemerintahan. Ada yang jadi Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, dan Lurah yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Ryaas Rasyid, misalnya, pernah jadi Lurah di Kota Makasar.  Dari APDN malahan ada yang jadi Menteri. Murdiono, Menteri Sekretaris Negara, tamatan APDN Malang. Warsito Rasman, Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri juga tamatan APDN Malang. Pendiri IIP, Prof. Pamudji,
Prof. Soewargono, Drs. Zamhir Islami berasal dari dosen APDN Malang. 

Walaupun para alumni IIP/APDN sudah banyak berperan dalam lembaga pemerintahan, namun gagasan pembentukkan perkumpulan alumni itu dalam proses perkembangannya menimbulkan perbedaan pendapat dan berujung dengan penolakan dari beberapa dosen IIP yang memiliki pandangan yang lebih luas dan strategis dalam bidang keorganisasian. Penolakan, terutama datang dari Prof. Dr. Baharuddin Tjenreng. Yang mereka inginkan adalah suatu model organisasi keilmuan yang memiliki ciri-ciri  organisasi yang terbuka bagi semua alumni yang terlibat secara keilmuan, praktek dan pengamat pemerintahan. Bukan sebuah organisasi perkumpulan Alumni IIP dan APDN yang karakternya bersifat “paguyuban”, dan  eksklusif. Atau perkumpulan sekolah pamong sentris.


Hari jadi MIPI

Yang berpengaruh mempelopori gagasan inklusif seperti itu adalah Prof. Pamudji Suparni, M.P.A., (Eks. Rektor IIP) Pamudji, terinspirasi oleh Alumni LEMHANAS, dimana ia menjabat sebagai Wakil Gubernur LEMHANAS ketika itu. Gagasan seperti ini kemudian mendapat dukungan dari Prof. Soewargono, Prof. Baharuddin Tjenreng, Prof. Ryaas Rasyid, Ph.D., dan Warsito Rasman, MA. 

Tanggal 22 Oktober 1991 di Jakarta dibentuklah MIPI oleh  Pamudji, Soewargono, Baharuddin Tjenreng, Ryaas Rasyid, dan Ismail Husin sebagai pelopor utama. Dari luar IIP dilibatkan Warsito Rasman, MA., Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri, yang bukan berasal dari alumni IIP. Kehadiran Warsito Rasman dari kalangan praktisi pemerintahan menandai  keanggotaan organisasi MIPI tidaklah identik dengan ikatan Alumni IIP/APDN. Kenyataan ini kemudian dipertegas dengan  masuknya unsur dari kalangan pemerhati pemerintahan.